Kalsel Catat 904 Kasus HIV/AIDS di 2024, Pemprov Perkuat Upaya Menuju Three Zero pada 2030

Kalimantan Smart - Jumat, 6 Desember 2024 | 10:21 WIB

HUV-AIDS-23009843

Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat 904 kasus HIV/AIDS, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2023 (705 kasus) dan 2022 (605 kasus). Kota Banjarmasin mencatat angka tertinggi dengan 167 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin, Tabiun Huda, menjelaskan bahwa data ini diperoleh melalui Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA). Mayoritas pasien adalah laki-laki dengan penyebab utama hubungan seksual tanpa pengaman, diikuti penggunaan jarum suntik bersama, transfusi darah, serta penularan ibu-ke-bayi.

“Sebaran kasus hampir di seluruh wilayah kota. Kami terus mengimbau masyarakat untuk menjaga perilaku hidup sehat, menghindari narkoba suntik, bergonta-ganti pasangan, serta menggunakan kondom baru saat berhubungan seksual,” ujar Tabiun.

Peringatan Hari HIV/AIDS Sedunia: Komitmen Menuju Kesetaraan

Dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia pada 1 Desember 2024, Pemprov Kalsel menggelar acara di Siring Menara Pandang, Banjarmasin. Mengusung tema “Hal Setara untuk Semua, Bersama Kita Bisa”, kegiatan ini menyoroti lima hak utama bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA):

  1. Akses layanan kesehatan yang setara,
  2. Informasi yang komprehensif,
  3. Perlindungan hukum,
  4. Kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan,
  5. Akses pelayanan publik dan kesejahteraan.

Plt Kepala Dinkes Kalsel, Nurul Ahdani, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mencapai target Three Zero HIV/AIDS pada 2030: Zero Infection, Zero AIDS-related Deaths, dan Zero Discrimination.

“Kami terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, lembaga kesehatan, dan sektor terkait untuk menyediakan layanan kesehatan yang merata, edukasi yang luas, serta perlindungan hukum yang inklusif,” ungkap Nurul.

Langkah Strategis Menuju 2030

Pemerintah daerah akan fokus pada:

  • Sosialisasi dan edukasi kesehatan, terutama di kelompok rentan.
  • Peningkatan akses layanan kesehatan, termasuk penyediaan obat antiretroviral (ARV).
  • Pemberdayaan komunitas, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ODHA.
  • Kampanye anti-diskriminasi, guna melindungi hak asasi manusia dan meningkatkan kesejahteraan ODHA.

“Penanganan HIV/AIDS bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan inklusif,” tutup Nurul.

Dengan berbagai langkah ini, Pemprov Kalsel berharap dapat menekan laju penularan HIV/AIDS dan mewujudkan target Three Zero pada 2030.

Tags
Artikel Terkait
Rekomendasi
Terkini