Tanah Bumbu – Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Abah Zairullah Azhar, menerima kunjungan tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang rapat Kantor Bupati Tanah Bumbu pada Kamis (14/11/2024) siang. Tim KPK yang dipimpin oleh Sri Kuncoro Hadi, Kasatgas Dit. Korsup Wilayah III, hadir bersama Tri Desa Adi Nurcahyo (Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Fadli Herdian (Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Kedatangan mereka disambut hangat oleh Abah Zairullah, didampingi Sekretaris Daerah Ambo Sakka.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut sejumlah program, di antaranya perkembangan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, penertiban Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi penerimaan pajak daerah, serta implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang di wilayah tersebut.
MCP, program penting yang dijalankan oleh KPK, menjadi instrumen utama dalam pencegahan korupsi di berbagai daerah, termasuk Tanah Bumbu. Abah Zairullah menyampaikan apresiasinya terhadap upaya KPK dalam membangun sinergi pencegahan korupsi bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Sebagai Presiden Anak Yatim Indonesia dan Bupati pertama Tanah Bumbu, saya sangat senang dengan kehadiran tim KPK yang akan memperkuat program pencegahan korupsi di Tanah Bumbu,” ujar Abah Zairullah, yang dikenal dengan motto daerahnya, Bersujud. Ia juga memaparkan program unggulan daerah, seperti Satu Desa Satu Masjid (SDSM) dan program Mencuci Kaki Ibu yang diterapkan di kalangan pelajar sekolah dasar dan menengah pertama.
Mendengar hal tersebut, Sri Kuncoro Hadi, yang berlatar belakang dari Kejaksaan, mengaku tersentuh dan hampir meneteskan air mata, khususnya saat mendengar tentang program mencuci kaki ibu. “Ini adalah program yang luar biasa,” ungkapnya.
Sri Kuncoro Hadi menambahkan bahwa kunjungannya ke Tanah Bumbu bertujuan memantau pelaksanaan MCP serta melakukan supervisi di Wilayah III, termasuk berkolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Kapolda dan Kejati dalam menangani berbagai kasus di Kalimantan Selatan. “Kami berkolaborasi dalam program pencegahan korupsi dan akan terus mengingatkan agar pelanggaran bisa dicegah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir juga sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Perkimtan Ansyari Firdaus, Kepala BPKAD Hendra Wardani, Kepala Badan Pendapatan Daerah Deny Hariyanto, Kepala Dinas Dukcapil Gento Hariyadi, Kepala Dinas Kesehatan dr. Muhammad Yandi Noorjaya, Kepala Dinas Pendidikan Amiluddin, Kepala Dinas PMTSP Andrianto Wicaksono, Kepala Dinas PUPR Hernadi Wibisono, serta pimpinan OPD terkait pelaksanaan MCP dan CSR.
